Jalan Panjang Daftar Pemilih Pemilu 2014


REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PER DAPIL DPRD
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PER DAPIL DPR

 

Setelah melewati dua kali rapat pleno terbuka dengan dengan dihadiri Bawaslu dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014, Senin,  4 Nopember 2013, KPU Akhirnya  menetapkan DPT Pemilu 2014. Rapat  pleno juga merekomendasikan agar KPU meneliti kembali 10,4 juta data pemilih dalam DPT.  KPU dan Kemendagri mempunyai waktu sebulan untuk menyelesaikan 10,4 juta data yang mayoritas diduga tidak memiliki NIK. KPU  dan Kemendagri diharapkan melakukan perbaikan dan pembersihan sebanyak 10,4 juta pemilih yang menjadi masalah.  10,4 juta data pemilih bermasalah menurut KPU bukan fiktif dan dapat dibuktikan secara fisik. Rapat pleno ini dipenuhi hujan intrupsi dan penolakan beberapa partai politik terhadap DPT yang ditetapkan.

Dari laporan KPU Kabupaten/Kota diketahui bahwa 10.4 juta pemilih tanpa NIK yang dimasukan DPT, sekitar 3,2 juta sudah ditemukan NIK-nya. KPU kabupaten atau kota, bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mencari NIK untuk 7,2 juta pemilih lainnya. Sebanyak 3,2 juta pemilih baru diketahui NIK-nya karena KPU baru mendapat rekapitulasi dari KPU kabupaten atau kota. Untuk menyisir NIK tujuh juta pemilih yang belum diketahui, KPU sudah mengeluarkan surat edaran kepada KPU Provinsi dan kabupaten atau kota untuk memastikan pemilih memenuhi syarat. Terkait masalah NIK yang kosong maka disampaikan kepada KPU provinsi, kabupaten atau kota agar berusaha maksimal untuk melengkapi, menyiapkan penjelasan dan dokumen pendukung serta berita acara klarifikasi dari pihak terkait seperti kepala lembaga pemasyarakatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

KPU Kabupaten/Kota bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus menelusuri 7,2 juta data pemilih yang belum diketahui Nomor Induk Kependudukan atau NIK serta variabel kependudukan lainnya. KPU sudah meminta KPU Kabupaten/Kota bersama-sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menelusuri pemilih tanpa NIK. Sebenarnya tidak ada data pemilih yang bermasalah. Persoalannya ada pemilih yang terekam KPU yang tidak diketahui NIK-nya. Ada dua kemungkinan pemilih tidak memiliki NIK, yaitu pertama, karena tidak memiliki, dan kedua memiliki NIK, tidak diketahui nomornya. Bila tetap tidak diketahui,  KPU membuka kemungkinan agar pemilih tanpa NIK dimasukkan ke daftar pemilih khusus.

KPU sudah menerbitkan surat edaran no 756, untuk memberikan petunjuk teknis kepada KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan proses pembersihan atau pencermatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU Kabupaten/Kota  berkoordinasi dengan Dukcapil dan juga konsolidasi dengan PPK dan PPS untuk terjun lagi ke lapangan melihat apakah pemiih tersebut ber-NIK atau tidak. Proses pembersihan itu akan terus berlangsung sampai tanggal 28 November 2013. Sebelum tanggal 4 Desember pembersihan DPT diharapkan sudah selesai.

Upaya pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sudah sesuai mekanisme, dimana hampir 10 bulan proses itu berjalan dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), kemudian Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan terakhir Daftar Pemilih Tetap (DPT).  KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sangat transparan, pada proses-proses perbaikan  sangat terbuka.

DPT yang dipermasalahkan dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan daftar pemilih harus menggunakan NIK.  KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar beberapa kali rapat koordinasi terkait NIK invalid ini dengan mengundang Bawaslu, Dinas Dukcapil dan jajarannya, Kemenhumkam,  Biro Tata Pemerintahan, Ka Kesbang DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota.  

Untuk DKI Jakarta sampai dengan ditetapkannya DPT 4 Nopember 2013 masih menyisahkan 66.089 NIK invalid. Data-data ini berasal dari pendataan pemilih yang dilakukan di Rumah Tahanan/lapas; asrama-asrama; NIK tidak standar (KTP luar daerah), dan Nopen KTP DKI Jakarta lama yang berawal 09. Sebelumnya data NIK KTP DKI yang tidak valid ada sekitare 118.541 per tanggal 20 Oktober 2013. Melalui kerja bersama dengan Dinas dan Suku Dinas Dukcapil membuat data yang tidak valid tersisa menjadi 66.089 per 1 November 2013.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay , Pada Rabu, 13 Nopember 2013, melakukan verifikasi langsung atas data pemilih yang masih bermasalah pasca-penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nasional. Selain melihat proses perapian data pemilih yang masih bermasalah, khususnya terkait NIK (nomor induk kependudukan) juga mendatangi beberapa pemilih dengan NIK invalid ke lokasi yang bersangkutan. Salah satu daerah yang  dikunjungi adalah permukiman warga Rawa Badak Selatan,  Kalibaru dan STIP Marunda Jakarta Utara. Daerah  dan sekolah tersebut merupakan salah satu penyumbang  pemilih dengan NIK bermasalah paling banyak.

KPU Provinsi  DKI Jakarta terus melakukan upaya pembenahan terhadap Daftar Pemilih Tetap. Seluruh NIK yang tidak valid ada sekitar 0,94 persen dari total pemilih yang berjumlah 7.021.514 pemilih.  

Permasalahan NIK KTP DKI non ektp yang menggunakan angka awal 09 dan belum dikonversi menjadi 31. Tak hanya itu NIK yang tidak valid juga berada di lapas yaitu Salemba, Cipinang, dan Pondok Bambu. Penghuni lapas, sulit sekali mendata NIK. Karena pihak lapas sendiri tidak mempunyai berkas-berkas NIK.  Sekitar 15.642 NIK di lapas tidak valid. Sebagian besar persoalan administrasi karena petugas lapas tidak memiliki data penghuni seperti KTP.

Selain itu, NIK yang tidak valid, juga banyak ditemui di asrama mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan (STIP) Marunda. Terdapat 3.500 mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di semester awal, namun tidak diperbolehkan membawa identitas. Sekolah  hanya memberikan nama, jenis kelamin, tanpa NIK.

Penyumbang NIK invalid yang tak kalah banyak berasal dari pemilih yang bekerja di sektor informal dan berdomisili di tanah sengketa, sperti di daerah industri di Jakarta Timur, dan kawasan Tanah Merah di Jakarta Utara.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di DKI Jakarta beserta Dinas/Suku Dinas Dukcapil terus membenahi persoalan tersebut hingga 30 Nopember 2013.

Penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota awalnya 12- 13 September 2013 diundur menjadi 13 Oktober 2013. Hal ini merupakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, Dirjen Adminduk Capil, dengan komisi II DPR RI. Tetapi walaupun demikian pada tanggal tersebut KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan daftar pemilih sesuai wilayah kabupaten/kota masing-masing. Pada tanggal 13 September 2013 KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan daftar pemilih.

Ternyata pengunduran waktu inipun masih dirasa kurang sehingga diperpanjang hingga 19 Oktober 2013. Kembali KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi DKI Jakarta memutakhirkan daftar pemilih dan melaksanakan penetapan kembali pada tanggal tersebut.

Perpanjangan waktu penetapan inipun masih masih dirasa kurang sehingga ditunda hingga 1 Nopember 2013 dan KPU melakukan rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 4 Nopember 2013. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota kembali menyisir untuk memutakhirkan kembali daftar pemilih. Seperti ditulis pada awal newsletter ini bahwa penetapan  DPT pada tanggal 4 Nopember 2013 tersebut merekomendasikan agar KPU dan Kepmendagri selama sebulan kedepan meneliti kembali data pemilih bermasalah.

Ternyata kerja-kerja pemutakhiran data dan daftar pemilih belum selesai. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota kembali menyisir untuk memutakhirkan  daftar pemilih dengan interest NIK invalid berkoordinasi dengan Dinas dan Suku Dinas Dukcapil. Pada tanggal 30 Desember 2013 kembali KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan daftar pemilih.

Melalui rapat pleno penetapan DPT yang digelar KPU pada tanggal 4 Desember 2013 ternyata merekomendasikan jalan panjang pemutakhiran data dan daftar pemilih. Bawaslu merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum terus menyempurnakan daftar pemilih tetap (DPT) hingga dua pekan sebelum pemungutan suara, 9 April 2014 dan KPU menerima rekomendasi itu.

Tahapan Pemilu memang harus berjalan sesuai dengan rencana. Kita tidak dapat berharap DPT clear seratus persen. Mobilitas penduduk itu sangat-sangat  dinamis , tiap hari di Jakarta saja ada yang datang, pindah, lahir, mati dan perubahan status seperti TNI/Polri ke Sipil, kawin dan lainnya, dan ini menuntut kesadaran individu untuk  melaporkannya ke instansi terkait sehingga data kependudukan selalu update.

Semua  kekurangan itu nyata-nyata telah antisipasi dalam UU No. 8 Tahun 2012, pasal 40 ayat 1 yang berbunyi DPT dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan, yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan, maka KPU provinsi melakukan pendaftaran dan masuk dalam daftar pemilih khusus.

Partisipasi semua warga merupakan inti demokrasi. Pemerintahan milik rakyat. Karena itu, setiap warga mempunyai hak sama dalam memilih pemerintahannya di pemilu tanpa terkecuali.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: