Transparansi dan Akuntanbilitas Dana Kampanye Pemilukada


Kajian potensi-potensi korupsi pemilukada tahun 2010 yang dilakukan oleh ICW dan press release nya bahwa pemilukada masih membuka ruang bagi para koruptor merupakan preseden buruk bagi pelaksanaan pemilukada.
Aktor korupsi dalam pemilukada yang disinyalir ini, yaitu incumbent, pelaksana pemilukada (KPUD), dan Aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara.
Sedangkan potensi-potensi korupsi pada pemilukada yang membuka ruang korupsi tersebut meliputi; potensi manipulasi dana Kampanye, potensi politik uang baik pada saat penentuan kandidat maupun pada saat kampanye, dan penggunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye.
KPU DKI Jakarta dan Warga Jakarta yang akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2012 nanti tentunya perlu menyikapi preseden buruk ini agar tidak terjadi dalam pelaksanaan pemilukada DKI Jakarta. Berkaitan dengan hal ini, pada Kamis, 18 Agustus 2011 lalu KPU DKI Jakarta melaksanakan dialog publik yang bertajuk “transparansi dan akuntanbilitas dana kampanye pemilukada” di hotel Ibis Arcadia Jakarta Pusat. Dialog publik ini diikuti oleh peserta yang berasal dari seluruh partai politik, organisasi penggiat demokrasi, pemantau pemilu, dan media massa, dengan nara sumber ; Abdulah Dahlan (ICW), M. Yusup (PPATK) dan Abdul Aziz (KPU RI). Sedangkan pemandu dialog public ini dilakukan oleh Aminullah (KPU DKI Jakarta).
Pada dialog ini, longgarnya pengaturan dana kampanye pemilukada dianggap merupakan salah satu penyebab terjadinya praktek korupsi. Lemahnya aturan memudahkan masuknya aliran dana dari sumber-sumber haram ke rekening kandidat, dan lumpuhnya pengawasan makin memperparah keadaan ini.

Penyumbang/Pengusaha yang memberikan dukungan dilihat sebagai investasi politik dalam bentuk sumbangan dana kampanye dan pada saatnya nanti diharapkan mendapatkan konsesi dan previlage tertentu dari pemerintahan yang terbentuk.

Penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan, penggunaan jaringan birokrasi dalam bentuk mobilisasi PNS, pelanggaran terkait jabatan sudah mengarah pada indikasi korupsi. Ini karena penggunaan fasilitas jabatan dan PNS terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Potensi korupsi ini terjadi karena minimnya pengawasan dari masyarakat dan media massa. Potensi penyalahgunaan anggaran dan fasilitas jabatan terjadi pada pemilukada yang diikuti oleh calon dari incumbent (penguasa).

Penggunaan APBD untuk pemenangan pemilukada dapat dilihat pada bentuk penggunaan program-program populis seperti alokasi dana hibah/bantuan langsung, program kesehatan gratis, sembako murah, raskin, bantuan social dan lain sebagainya; bantuan hibah dan program/proyek SKPD.

Oleh karena itu perlu pengaturan dana kampanye yang baik dan kemauan yang tinggi untuk menerapkannya yang melibatkan KPUD dan Panwas terutama sebagai pelaksana dan penanggungjawab pemilukada, para kandidat dan tim sukses, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian serta media massa dan komponen masyarakat Jakarta secara luas yang berperan dalam pengawasannya.

Pada acara ini memang menekankan pada terjadinya dialog antara narasumber dengan peserta dialog, Walaupun demikian rupanya narasumber M. Yusup (PPATK) dan Abdulah Dahlan (ICW) sudah bersusah payah menyiapkan presentasi yang walaupun diterangkan sedikit pada pengantar dialog, ada baiknya diupload utuh disini untuk lebih mengetahuinya secara detil. Berikut ini presentasi mereka:
Dana Kampanye Pemilukada (ICW)
Pengawasan TPPU dalam dana kampanye pemilukada (PPATK)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: