Pendidikan Pemilih untuk Guru-Guru PKn se DKI Jakarta


Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) merupakan merupakan tradisi politik dan manifestasi dianutnya paham demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebuah kehidupan negara yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktifitas politik, walau disadari betul partisipasi rakyat secara penuh dalam seluruh proses politik mustahil dilakukan pada masa sekarang ini.

Salah satu penyebab utama tersendat-sendatnya proses reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis adalah kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik, Kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi atau jabatan dari para elite politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Padahal, proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Mayoritas siswa pada SMA, SMK, dan MA (Madrasah Aliyah) adalah Pemilih pemula, mereka baru pertamakalinya mempunyai hak pilih., umumnya berada pada masa adolesens (pascaremaja, usia 17-21 tahun), yang mulai melakukan introspeksi untuk menemukan keseimbangan antara sikap ke dalam diri dengan sikap kritis terhadap objek-objek (termasuk objek-objek politik) di luar dirinya.

Dengan hak pilih itu, kaum remaja yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa lain. Selain itu, kaum remaja ini menjadi sasaran paling empuk untuk diperebutkan. Dari segi jumlah pemilih pemula sangat menggiurkan dari segi kemenangan dan kekalahan dalam pemilu dan pemilukada.

Pemilih Pemula menggantungkan informasi politik terutama guru (khususnya guru PKn) orang tua, dan media massa. Pendidikan pemilih sebenarnya menjadi bagian penting dari sosialisasi politik dan demokrasi sejak dini di sekolah bagi pemilih pemula. Kegiatan tersebut bisa menjadi parameter untuk menentukan tingkat kematangan kaum remaja (pemilih pemula) dalam memaknai demokrasi.

Pada setiap jenjang pendidikan SD, SMP, terutama pada jenjang SMA, SMK dan MA diajarkan mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Isi materi pelajaran ini berusaha membina perkembangan peserta didik untuk menjadi warganegara yang mengetahui dan memahami situasi dan kondisi bangsa dan negaranya. Yang selanjutnya dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara bahkan sebagai anggota masyarakat dunia.

PKn digambarkan sebagai pendidikan yang menekankan pada “nation and character building”, menekankan pada nasionalisme, dan penguasa berikutnya menekankan pada terbentuknya “manusia ideal” yakni manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, dan bersikap menjadi warganegara yang baik agar dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral bangsa, dan memiliki tanggung jawab kemasyarakatan.

PKn merupakan mata pelajaran yang bersifat interdisipliner. Materi PKn meliputi; Demokrasi politik, Konstitusi Negara, Sistem politik, partai politik, Pemilu dan Pemilukada,.Lembaga pengambil keputusan, Presiden, Yudikatif, dan Legislatif, Output dari sistem demokrasi politik, Kemakmuran umum dan pertahanan Negara, dan Perubahan sosial.

Kesulitan’ mengajar PPKn bagi guru di sekolah adalah memadukan hafalan dengan kehidupan yang sebenarnya (realita) dalam masyarakat. Peserta didik dilatih untuk berpikir sistematis, kritis, bersikap dan bertindak demokratis di dalam kelas. Dengan konsep yang demikian guru dituntut untuk melatih peserta didik untuk menemukan suatu isu atau masalah atau konsensus yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Dengan adanya praktik belajar kewarganegaraan ini diharapkan dapat meminimalisasi kesenjangan antara teori dan praktek kewarganegaraan. Sehingga praktik ini mempunyai kegunaan praktis bagi siswa dalam mendalami konsep dan praktik kewarganegaraan. Dengan kata lain siswa harus dapat menguasai ilmu tentang kewarganegaraan juga harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

Tetapi dalam kenyataannya di lapangan menunjukkan sebagian besar guru dalam proses pembelajarannya hanya menggunakan buku teks, belajar hanya di dalam kelas, guru bertindak sebagai pemberi informasi tunggal (teacher center),dan peserta didik sebagai objek atau pendengar yang baik. Akibatnya mata pelajaran PPKn dianggap sebagai mata pelajar hafalan, yang penting peserta didik hafal dalil politik, lembaga- lembaga pemerintahan dan setia tanpa logika terhadap penguasa, tanpa mengkaitkan materi/konsep dengan kehidupan masyarakat secara nyata.

Peranan guru dalam proses belajar mengajar/pembelajaran telah mengalami perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar, membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar diantaranya meliputi: pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, artisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Pada pola pikir seperti itulah maka KPU DKI Jakarta menganggap penting melaksanakan pendidikan pemilih untuk Guru Pkn SMA. SMK, dan MA se Provinsi DKI Jakarta. Melalui pendidikan pemilih ini diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan antara teori dan praktek yang dialami guru PKn dalam mengelola kelas, dan memberikan informasi seluas-luasnya tentang pemilu dan pemilukada. Yang pada akhirnya meningkatkan kompetensi para Guru PKn dan Guru PKn mampu menghantarkan Pemilih Pemula menjadi Pemilih Cerdas.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU DKI Jakarta pada Selasa, tanggal 9 Agustus bertempat di Paragon Jakarta Pusat, dengan 3 Nara Sumber; dari KPU RI, Diknas, dan UNJ.

Berikut ini adalah Materi kunci yang sangat penting pada pelaksanaan kegiatan tersebut,
Kalau Bisa Milih buat apa GOLPUT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: