e-voting pada Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012, mengapa tidak?!


Pemilihan umum merupakan instrumen demokrasi. pemungutan suara adalah bagian terpenting dari proses pemilihan umum. Saat ini proses pemungutan suara masih dilakukan dengan cara konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Proses pemungutan dan penghitungan suara secara konvensional tersebut mempunyai
beberapa kelemahan:
• Lambatnya proses penghitungan suara. Di Indonesia, proses penghitungan suara biasanya membutuhkan waktu sampai beberapa minggu.
• Kurang akuratnya hasil perhitungan suara. Karena proses pemungutan suara dilakukan dengan penandaan atau pencoblosan kertas suara, sering kali muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara.
• Tidak ada salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia pemilihan umum sudah tidak mempunyai bukti yang lain.
• Sulitnya perhitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara.
• Rawan konflik. Pemilihan umum di Indonesia saat ini sering menimbulkan konflik. Hal tersebut dipicu adanya ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara.
• Besarnya anggaran yang dilalukan untuk melakukan proses pemungutan suara.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka muncullah gagasan untuk melaksanakan pemilihan umum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada khususnya teknologi berbasis web. Hal ini juga didukung dengan semakin luasnya jaringan komunikasi dan biaya komunikasi yang semakin murah

Berikut ini adalah beberapa alasan yang mungkin mendasari suatu negara tetap
menggunakan sistem pemungutan suara secara manual.
• Belum ada sistem e-voting yang keamanannya sudah benar-benar teruji.
• Tingkat pendidikan masyarakat secara umum masih cukup rendah sehingga penerapan teknologi baru membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mampu menggunakannya.
• Pemerintah perlu melakukan sosialisasi sistem baru agar masyarakat mau mengadopsi sistem baru.
• Konversi dari sistem lama (manual) ke sistem baru (e-voting) membutuhkan usaha dan kerja keras.

Selain beberapa alasan di atas, ada prasangka negatif mengenai keengganan mengadopsi sistem e-voting. Prasangka negatif tersebut khususnya terkait dengan transparansi atau keterbukaan. Pada beberapa negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi seperti Indonesia masalah transparansi merupakan hal yang sering dihindari oleh para aparat pemerintah yang korup. Mereka tidak senang apabila penggunaan sistem evoting akan menjadikan proses pemilihan umum semakin transparan sehingga kedudukan mereka akan terancam.

Electronic voting (e-voting) adalah melakukan proses pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ada bermacam-macam teknologi yang digunakan dalam mengembangkan evoting tersebut, misalnya e-voting melalui World Wide Web (WWW). e-voting berbasis web mudah dalam pengaksesannya. Faktor keamanan teknologi web sekarang ini juga sudah cukup baik. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya transaksi internet misalnya transaksi keuangan melalui web.

Pemanfaatan teknologi e-voting mulai banyak bermunculan pada tahun 1990an. e-voting sudah mulai dilakukan pada beberapa Negara, antara lain Brazil (1990an), Jepang (2002), Estonia (2005). Selain ketiga negara di atas, sebenarnya masih banyak negara lain yang sudah mulai memanfaatkan e-voting dalam proses pemungutan suara antara lain India, Irlandia, Amerika, Perancis, dan lain-lain. Seperti halnya negara Jepang, hampir semua Negara tersebut memanfaatkan teknologi e-voting masih dalam tingkat pemilihan umum lokal, belum bersifat nasional. Masih ada kekhawatiran yang cukup besar terkait dengan keamanan sistem e-voting. Brazil dan Estonia adalah contoh negara yang telah berani memanfaatkan teknologi e-voting untuk pemilihan umum nasional.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu sistem e-voting yang baik dan terpercaya :
1. Accuracy (akurasi) yaitu ketepatan hasil perhitungan suara. Ketepatan ini meliputi
tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan mengubah suara yang telah masuk,
semua suara yang valid dihitung dengan tepat, dan suara yang tidak valid tidak
boleh dihitung.
2. Democracy (demokrasi) yaitu hanya calon pemilih yang memenuhi syarat berhak
untuk memilih dan setiap pemilih hanya berhak untuk memasukkan suaranya satu
kali.
3. Privacy (privasi) yaitu tidak seorang pun yang dapat menghubungkan seseorang
dengan hasil pilihannya.
4. Robustness yaitu tidak ada gangguan yang menghalangi pelaksanaan pemungutan
suara. Jadi aspek ini berkaitan erat dengan aspek security (keamanan).
5. Verifiability yaitu setiap orang dapat membuktikan bahwa tidak ada manipulasi
terhadap hasil perhitungan.
6. Uncoercibility yaitu tidak adanya paksaan kepada pemilih dalam menentukan
pilihannya. Agar tidak terjadi maka pemilih harus tidak dapat membuktikan hasil
pilihannya kepada orang lain (receipt freeness).
7. Fairness yaitu setiap orang tidak dapat mengetahui hasil pemilihan sebelum proses
pemilihan selesai dan dilakukan perhitungan suara.
8. Verifiable participation yaitu mampu membuktikan apakah seseorang telah
melakukan pemungutan suara atau belum.

Telah banyak model-model e-voting yang telah diaplikasikan dan memenuhi persyaratan tersebut, tinggal kita menyelaraskannya dengan aspek teknologi, hukum, sosial, dan teknis operasional untuk pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012, mengapa tidak?!!

Materi tulisan ini bersumber dari tesis MUHAMMAD SHALAHUDDIN, Program Magister Informatika Institut Teknologio Bandung, “Pembuatan Model e-voting Berbasis Web(Stidu Kasus Pemilu Legislatif da Presiden Indonesia)”, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: