zoon politicon


Secara kodrati, manusia dilahirkan untuk bekerjasama dan berkompetisi. Tapi tatkala kodrat ini dihadapkan pada kenyataan bahwa manusia semakin bertambah, sementara jabatan-jabatan semakin berharga, maka kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan kekuasaannya semakin terbuka. Apapun logikanya, kodrat ini akan terus berjalan, akan terus diminati, dan akan terus disalahgunakan (Lord Acton: power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely).

Hal itu terjadi karena arena interaksi manusia itu pada dasarnya sebagai ‘suatu permainan‘, yaitu ‘permainan politik (political games)’ yang di dalamnya terdapat tujuan atau target-target yang diperebutkan di antara manusia-politik. Karena bernama ‘permainan’ dan karena bertujuan ‘kekuasaan’, maka untuk memenangkan permainan dan memperoleh kekuasaan itu diperlukan strategi politik dengan beragam cara. Cara berpolitik yang berbahaya adalah ‘dengan menghalalkan segala cara’ (Machiavelli) dan ‘memabokkan rakyat’ (Aristoteles).

Berkaca dari kesejarahan kita, sejak zaman raja-raja hingga masa ORBA cara berpolitik seperti itu telah mengajari kita untuk tidak perlu mengikutinya atau sekurang-kurangnya untuk mau dan mampu meminimalkannya. Selama berabad-abad pula, para ahli Ilmu Politik dan ahli Ilmu-ilmu yang lainnya berupaya untuk memikirkan dan memperbaiki penerapan cara berpolitik itu. Gagasan pemilihan umum (pemilu) dalam teori politik merupakan salahsatu prasyarat dan sekaligus prinsip bagi negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan pilihannya. Demokrasi dianggap sebagai model pemerintahan yang baik untuk berpihak kepada kepentingan-rakyat.

Sebagai bagian dari proses demokrasi yang paling workable sekarang ini, keberadaan pemilihan umum tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menjadi prasyarat utama untuk menandai apakah demokrasi terjadi atau tidak. Pemilu dalam konteks ini menjadi satu-satunya ruang untuk menunjukkan keberkuasaan rakyat atas elitenya. Melalui proses pemilihan itu, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada elitenya. Melalui prosedur ini juga, rakyat bisa menuntut pertanggungjawaban atas kinerja sebuah pemerintahan yang berujung pada apakah ia masih layak dipilih lagi atau tidak. Karena itu, kalau sesorang mengambil sikap abstain (golput) dalam sebuah proses pemilihan, meskipun ini juga bagian dari hak warga negara, berarti ia telah mempersilakan diri “disandera” selama lima tahun oleh pemimpin yang sebenarnya tidak dikehendakinya.

Idealisme ini muncul tatkala tujuan negara berupa good-life (Aristoteles) ingin dicapai. Good-life pertamakali dikongkritkan dalam bentuk security-approach (pendekatan keamanan) dan prosperity-approach (pendekatan kesejahteraan). Pendekatan-keamanan difungsikan melalui pertahanan-luar, keamanan-dalam, dan ketertiban. Pendekatan-kesejahteraan difungsikan melalui
kesejahteraan-material, kebahagian-mental, kebebasan, persamaan, keadilan, dan sebagainya.

Fungsi negara yang berupa keamanan dan kesejahteraan ini ditujukan untuk kepentingan negara, bangsa, rakyat, atau publik. Dalam konteks inilah negara dikelola. Pengelolaan negara seperti itu kemudian membutuhkan pengorganisasian. Banyak cara untuk mengorganisasi negara, di antaranya dengan cara politik, pemerintahan, hukum tata negara, administrasi negara, dan sebagainya.

Cara politik diperlukan untuk bekerja sebagai pelaku yang berfungsi menguasai dan mempengaruhi baik kawan maupun lawan politik untuk dijadikan mitra-politik dalam mengelola negara. Begitu juga dengan cara pemerintahan. Pemerintahan diperlukan untuk bekerja sebagai pelaku yang berfungsi mengatur kepentingan publik (public regulating function), memfasilitasi kepentingan public (public facilitating function), dan melayani kepentingan publik (public servicing function) dengan baik.

Agar kepemimpinan-politik dan kepemimpinan-pemerintahan dalam mengelola negara itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, maka gagasan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) diperlukan sebagai cara dalam penentuan penguasa/pemerintah yang lebih bertanggung-jawab kepada publik (public-accountability) secara langsung. Akibatnya, tindakan-tindakan penguasa/pemerintah terhadap rakyat/publik dengan cara yang sewenang-wenang, korup, kolus, nepotis, boros, mengabaikan HAM, diskriminatif, dan sebagainya diharapkan bisa dikurangi bahkan dicegah. Untuk mewujudkan tujuan negara dengan cara menerapkan demokrasi yang bisa memberi kebaikan (keamanan dan kesejahteraan) kepada bangsa, negara, dan rakyatnya.

Secara teoritis pemilu dan pemilukada ditujukan untuk:
1. Memberdayakan kemandirian dan kedewasaan cara-cara berpolitik bagi masyarakat.
2. Mengurangi tradisi paternalistik, mobilitatif, dan feodalistik politik dimasyarakat.
3. Memperbaiki ketidakefektifan perwakilan politik di MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selama ini seringkali terjadi.
4. Mengefektifkan partisipasi politik publik dalam berdemokrasi secara bebas dan langsung.
5. Mengefektifkan representasi (tingkat keterwakilan) publik di lembaga legislative (MPR, DPR, DPD, dan DPRD).
6. Mendorong partai politik untuk tidak mengebiri-politik kepala-daerah dan wakil-kepala-daerah yang berasal dari dirinya, tetapi mendorong publik untuk mengontrol secara efektif terhadap kepala-daerah dan wakil-kepala-daerah pilihannya.
7. Memangkas ‘politik dagang-sapi’ yang sering terjadi di lembaga legislatif, antar-lembaga legislatif dan eksekutif, serta di dalam lembaga eksekutif.
8. Menguatkan komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah, antara masyarakat dan parpol, antara parpol dan pemerintah, serta antar-parpol/antarfraksi itu sendiri. Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di tanah-air mulai tampak fenomena hingar-bingar kodrati-politik dalam permainan-politik melalui pemilukada. Pada umumnya itu terjadi dengan target politik mempengaruhi keputusan KPUD setempat, dengan cara kantornya dibakar, diduduki, disegel, atau didemo. Itu semua tampak begitu kentara di hadapan kita. Hal ini terjadi karena pemilukada berlangsung di akar-rumput dan hadir secara fisik dan langsung dirasakan oleh publik setempat.

Idealisme teoretik yang sifatnya hipotesis dihadapkan dengan empirisme normatif dan aktual yang sifatnya fluktuatif akan semakin mengarah pada kegerahan-politik di tingkat local, sehingga terjadi permainan politik kotor seperti berikut ini; perdagangan politik, investasi politik, pembusukan politik; pelacuran politik; oportunisisasi politik; fitnah politik; pembunuhan karakter.; mencuri start kampanye; menggunakan fasilitas-negara atau jaringan-birokrasi dalam berkampanye secara tidak transparan; menggunakan anggaran negara ketika berkampanye; kampanye-tidak-sehat (black campaign) yang memicu konflik SARA; janji-janji kampanye pemilu yang tidak-rasional atau over-calculative (terlalu mengada-ada) dengan maksud memenangkan persaingan politik; dan konflik internal parpol yang meluber ke luar.

Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya; pertama, semua ‘pemain-politik’ terutama parpol/gabungan-parpol, massa yang mengusung pasangan-calonnya masingmasing dan dan wasit (KPU- Bawaslu) perlu secara bersama-sama:
• Melakukan sosialisasi dan internalisasi aturan, mekanisme, dan prosedur/proses pemilukada ke setiap simpul/jaringan-komunitas yang berkepentingan.
• Menegakan peraturan, prosedur dan proses, tingkahlaku, serta etika ber pemilu, pemilukada
• Menyelenggarakan debat-publik untuk mengukur dan menguji kualitas serta tingkat tahu-diri dan tahu-publik.
• Mengadakan kontrak-politik dengan publik dan/atau para tokoh sentral setempat.
• Mengefektifkan kontrol-publik independen untuk memantau setiap tahap pemilukada
• Melakukan tekanan publik agar Pemda dan Muspidanya, DPRD, serta tokoh-tokoh netral/sentral di daerahnya tidak berpihak kepada pasangan-calon tertentu.

Kedua, bagi para pemilih dalam menentukan pilihan pada pemilu maupun terhadap pasangan calon Gubernur/Wakil-Gubernur dalam pelaksanaan pemilukada disarankan untuk:
• Jatuhkan pilihan atas dasar kredibilitas pasangan-calon sesuai dengan hati nurani pemilih daripada atas dasar parpol-asal yang mengusungnya.
• Cermati track-record pasangan-calon atas dasar informasi yang benar tetapi bukan atas dasar isu, fitnah, atau rekayasa opini-publik; begitu pula bukan atas dasar politik-uang atau janji-politik yang irrasional/emosional padahal akan sulit diwujudkan nantinya ketika sudah terpilih menjadi pemenang.
• Hindari dan hindarkan perilaku politik yang tidak terpuji ketika sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan pemilu atau pemilukada yang dapat mencederai bahkan menggagalkan proses demokrasi yang sudah disepakati bersama.

Langkah sekecil apapun yang dilakukan baik oleh pemain, wasit atau diri kita sebagai pemilih cerdas dalam political games lima tahunan ini menjadikan pemilu dan pemilukada lebih bermakna dan sangat membanggakan bagi rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: