POLEMIK SEPUTAR ANDI NURPATI


ANDI NURPATI
“Saya siap menyatakan untuk berhenti, tapi harus punya bukti tertulis yang menunjukan pelantikan saya secara tertulis,” (18/6/2010).
sebelum ada SK pemberhentian dari presiden, maka dia tetap akan aktif sebagai anggota KPU. “Tetap melakukan tugas secara proposional,” ujarnya.
Terkait dengan penunjukkannya sebagai salah satu pimpinan Demokrat, Andi mengaku kaget juga. Diceritakan, dia dihubungi Anas pada Senin (14/6) sore, saat dirinya sedang di acara bimtek di Bengkulu. “Beliau menanyakan apakah bersedia bergabung dengan Partai Demokrat, (saya jawab) bersedia dan bangga diberikan kepercayaan, walau belum tahu jabatan apa. Rabu dihubungi lagi,”.
Dia membantah jika ada yang menuduh dirinya selama menjadi anggota KPU tidak netral dan berpihak ke partai yang didirikan SBY itu. “Saya ini kan anggota (KPU), tak mungkin bisa mempengaruhi enam komisioner lainnya,”
Saat ditanya kenapa memilih masuk Demokrat, Andi mengatakan, karena tidak semua partai menawarkan jabatan ke dirinya. Alasan lain, posisi yang didapatkan itu dianggap sebagai penghormatan. “Karena mungkin ada potensi saya membantu parpol,”.
Sekilas catatan tentangnya; Ketua Panwas Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2005, Sekretaris Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem ) Lampung 2004-2008 dan anggota Perludem Pusat (2004-2008). Aktif menjadi narasumber seminar, diskusi, dialog tentang politik, Pemilu dan peran perempuan dalam bidang politik, sosial dan kemasyarakatan.
Ibu 3 anak ini, kelahiran Macero Wajo, Sulawesi Selatan 2 Juli 1966, hobi membaca.

ANAS URBANINGRUM
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, “Terkait dengan Andi Nurpati, begitu dia bergabung dengan partai Demokrat, otomatis dia harus berhenti dari KPU,” katanya dalam Silaturahim Pengurus Baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Hotel Sahid,Jakarta, Sabtu (19/6).
Surat pengunduran diri diajukan ke KPU. “(Surat pengunduran diri itu) bukan ke Demokrat, dan pasti sudah lah,” kata Anas. Dia melanjutkan, pengunduran diri Andi dari Komisi Pemilihan Umum sudah menjadi resikonya. Begitu menjadi anggota partai politik, maka orang tersebut akan kehilangan posisinya yang mandiri dan independen, sesuai syarat anggota Komisi Pemilihan Umum.
Masuknya Andi ketika masih menjabat di Komisi, merupakan pilihan pribadi, bukan soal etika politik. “Yang penting adalah bagaimana ketentuan UU dan prinsip independensi KPU dijamin, jadi begitu bu Andi jadi bagian partai, otomatis dia harus berhenti, tidak ada pilihan lain” kata Anas.
Bagi birokrat, seperti Andi, yang ingin masuk partai, tentunya harus melepaskan posisinya yang dilarang menjadi bagian dari partai. “Kan tidak umumkan jadi pengurus partai, kalau statusnya tidak clear,”
Andi masuk dalam kepengurusan partai karena memang ada usulan. “Dari pertimbangan perempuan, masih muda, dan lain sebagainya, formatur memutuskan bu Andi bisa masuk jadi pengurus, tentu setelah konfirmasi dan komunikasi dengan Bu Andi,”
Anas membantah masuknya Andi sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, terkait kemenangan partainya dalam pemilihan presiden tahun lalu. “Sama sekali tidak, Demokrat bekerja keras dan bersih, kalau ada pikiran itu, insinuatif,”
Fraksi Demokrat, Ia menambahkan, tidak akan intervensi tentang rencana pemanggilan Andi Nurpati Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. “Tidak terkait partai demokrat, itu bagian dari posisi Bu Andi sekarang,” papar Anas.

JEIRRY SUMAMPOUW
Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw, di Jakarta, Jumat, menyatakan, gerak politik anggota KPU, Andi Nurpati telah melemahkan independensi lembaga tempat dia bekerja.
“Bahkan saya dan kawan-kawan menilai, dengan dia masuk jajaran pengurus DPP Partai Demokrat (PD), ini semakin memperjelas, bahwa Pemilu lalu KPU tak independen,” katanya kepada ANTARA.
“Saya kira, dengan kasus ini semua anggota KPU harus mundur, tidak saja Andi Nurpati. Pasalnya, perilaku seperti Andi Nurpati ini merusak kelembagaan KPU, karena itu yang bersangkutan harus ditindak,” tandasnya.
“Jelas-jelas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 melarang anggota KPU untuk mundur apalagi berpindah ke partai politik,” katanya.
Kalau tak diberi sanksi, ia berpendapat, ini akan berdampak buruk bagi KPU ke depan.
“KPU tak akan dipercaya publik lagi. Ini sangat berbahaya bagi Pemilu kita ke depan,” ujarnya.
“Kini, kecurigaan publik akan semakin kuat, bahwa KPU dulu memang menjadi faktor penting bagi kemenangan PD dalam Pemilu lalu,” ungkapnya.

ABDUL MALIK HARAMAIN
Anggota DPR dari Komisi II, Abdul Malik Haramain mendesak Andi mundur dari KPU. “Sikap seluruh anggota Komisi II sama, Andi harus mundur,” kata anggota Komisi II Abdul Malik Haramain, Jumat (18/6).

Arif Wibowo
“Atas pertimbangan di atas, saya mendesak agar Bawaslu merekomendasikan Pembentukan DK untuk memberhentikan Andi Nurpati secara tidak hormat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujar anggota Komisi II DPR Arif Wibowo Sabtu (19/6/2010).
“Fenomena (mundurnya anggota KPU) secara terang benderang menunjuk kuatnya politik partisan dalam tubuh KPU sekaligus intervensi politik terhadap KPU. KPU yang seharusnya dapat menjaga kemandiriannya secara penuh terbukti gagal dan bahkan cenderung berpihak,”
“Kenyataan ini (Andi Nurpati mundur dari KPU) sungguh merupakan preseden politik buruk, mereplikasi peristiwa yang terjadi pada KPU periode 2002-2007, hal mana dua anggota KPU mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir,”
“Ada kecenderungan yang sulit dihindari, berupa imbal jasa politik antara peserta dengan penyelenggara pemilu yang berakibat pada penyelenggaraan pemilu yang jauh dari demokratik dan tidak adil,” terangnya.
“Dewan Kehormatan itu harus direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu baik berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil pengawasan mereka,” katanya,

BAWASLU
Anggota Badan Pengawas Pemilu Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, pembentukan Dewan Kehormatan tidak perlu. Sebab, sampai saat ini, Andi Nurpati tidak pernah membantah atau membela diri mengenai keterlibatannya di Partai Demokrat.
Dewan Kehormatan, kata Bambang, hanya forum klarifikasi untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri. “Ini kan dia dengan sukarela melibatkan diri di partai politik. Jadi tidak perlu klarifikasi, langsung saja diberhentikan,” ujarnya.
Pemberhentian, lanjut Bambang, dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian Andi Nurpati sebagai anggota KPU.
Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo menyatakan masuknya komisioner KPU, Andi Nurpadi dalam kepengurusan Partai Demokrat (PD) menjadikan posisi lembaga penyelenggara pemilu ini dilematis.
“Memang dilematis, dia (Andi) bukan mundur tapi sudah tidak memenuhi syarat lagi karena menjadi pengurus partai politik dan ini melanggar undang-undang,”
Namun masalahnya, kata Bambang, yang memberhentikan adalah Presiden melalui keppres. “Harusnya otomatis diberhentikan, tapi persoalannya yang memberhentikan SBY,” imbuhnya. Masuknya Andi ke parpol adalah hal tidak etis dan melanggar kode etik. Memang jika berbicara hak, itu pilihan masing-masing.
“Tapi ini masih aktif sebagai anggota KPU. Bisa jadi tudingan masyarakat ada komisioner yang “main” semakin kuat dengan adanya anggota KPU yang masuk parpol sebagai balas jasa,” ungkapnya yang menyebutkan anggota KPU harus netral dan menunjukkan integritasnya.
Kata dia, sikap Bawaslu, tidak bisa lebih jauh dalam masalah ini. Sebab, Bawaslu lebih pada pelanggaran dalam penyelenggaran pemilu. “Mungkin kalau Andi sudah mengundurkan diri akan dibahas di Dewan Kehormatan,” imbuhnya.

Arif Wibowo
Namun, usul Bambang ditentang Arif. “Sesuai undang-undang mekanisme pembentukan Dewan Kehormatan itu harus dengan rekomendasi Bawaslu. Bawaslu harus segera bertindak,” katanya.
Guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang, DPR akan mengatur sanksi bagi anggota KPU yang mengundurkan diri sebelum jabatannya berakhir. “Supaya tidak ada transaksi balas jasa politik,” katanya.
Dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 sejatinya telah terdapat pasal yang tidak memungkinkan anggota KPU mengundurkan diri kecuali sakit dan tidak sanggup melaksanakan tugasnya. Aturan ini dibuat karena pada pemilu 2004 banyak anggota KPU mundur di tengah jalan, termasuk Anas Urbaningrum.

KPU
“Keanggotaan partai politik itu adalah hak masing-masing, kita tidak bisa melarang, kalau mau di KPU yah silahkan,” ungkap anggota KPU Endang Sulastri, Sabtu (19/6).
“Karena beliau (Andi Nurpati) sekarang memilih jadi anggota partai politik, maka persyaratan itu tidak terpenuhi,” pungkasnya.
“Sebenarnya dalam ketentuan Undang-undang keanggotaan KPU bisa diganti apabila yang pertama mengundurkan diri, yang kedua diberhentikan karena tidak memenuhi syarat,” tandasnya.Endang Sulastri meminta berbagai pihak untuk tidak mencurigai independensi KPU. “Bukan masalah khawatir atau tidak khawatir, tetapi harus bisa memisahkan hak politik seseorang dengan keputusan lembaga. Kami kan tidak bisa menghalangi,” ujar Endang Sulastri Sabtu (19/6).
pihak yang menuding KPU tidak independen harus memiliki indikator jelas. Apalagi jika mengklaim Andi Nurpati sudah ikut sejak masa Pemilihan Umum 2009. “Timbul kecurigaan sah-sah saja. Tetapi tidak bisa karena Andi masuk partai dikatakan kami ada keberpihakan. Jangan diinstitusionalkan begitu,” tambahnya.
Endang mengaku Andi tidak pernah meminta pertimbangan atau menginformasikan rekan-rekan sejawatnya di KPU sebelum resmi masuk ke dalam kepengurusan Partai Demokrat. “Kami tidak bisa menghalangi tetapi saya kira ibu Andi sudah memperhitungkan supaya tidak membawa konsekuensi bagi KPU,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: