PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DPRD DKI JAKARTA PEMILU 2014

15 Juli 2014

Pada 12 Mei 2014 KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta hasil pemilu tahun 2014. Pada kesempatan ini kami akan share kepada agan-agan soft file dokumen penting yang berkaitan dengan hasil penetapan tersebut, yaitu:
EA-1,LAMP1&LAMP2
EA-3
EA-5
Semoga dokumen pemilu 2014 ini menjadi milik kita bersama, dan Warga Jakarta tetap menunjukan partisipasi aktif dengan mengawal dan mengkritisi Wakil-Wakil terpilih kita di DPRD DKI Jakarta 5 tahun ke depan.


PROFIL SMART VOTER JAKARTA

12 Maret 2014

Rabu, 9 April 2014 pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada hari itu Smart Voter Warga Jakarta akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) memberikan suaranya untuk Jakarta dan Indonesia.

Smart Voter Jakarta dengan cerdas memberikan suara kepada wakil mereka yang dipercaya akan membawa kebaikan. Warga Jakarta akan menjauh, meninggalkan wakil rakyat yang telah mengkhianati mandat yang diberikan pada pemilu 2009 lalu. Pemilu 2014 kali ini akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena akan menjadi ajang punishment dan reward.  Warga Jakarta semakin cerdas dalam menilai peserta pemilu, calon atau partai politik. Pilihan cerdas smart voter Jakarta untuk Indonesia yang lebih baik.

Smart Voter Jakarta mengetahui SE 127/KPU/III/2014 yang memungkinkan memberikan suara dimanapun ia berada di wilayah Indonesia asalkan melapor ke KPU Kota/Kabupaten dimana ia akan berada pada 9 April 2014 

Persiapan Smart Voter sebelum ke TPS

Mengetahui waktu pemberian suara jam 07.00 WIB s.d. 13.00 WIB;

Menolak segala jenis intimidasi, SARA dan  money politik;

Telah menetapkan pilihan untuk calon terbaik;

Menyiapkan, membawa form C6 (surat pemberitahuan) dan identitas diri (KTP/Paspor);

Memastikan keamanan rumah sebelum ditinggalkan ke TPS;

Berdo’a untuk kebaikan Indonesia dan  melangkahkan kaki bersama anggota keluarga lain yang mempunyai hak pilih.

Tertib Menunggu Giliran

Mendaftar, menyerahkan form C6 kepada Petugas TPS di dekat pintu masuk masuk

Sebelum dipanggil Petugas TPS, memantapkan pilihan dengan melihat Daftar Calon Tetap pada papan pengumuman TPS;

Setelah dipanggi Petugas menerima 3 surat suara (DPR, DPD, dan DPRD) menunggu giliran ke bilik suara yang kosong;

Menitipkan handphone/kamera ke Petugas TPS sebelum ke bilik suara;

Di bilik suara membuka lipatan dan membentangkan surat suara satu persatu;

Meneliti dan mencermati apakah surat suara tersebut tidak cacat/rusak dan telah ditandatangani Ketua KPPS;

Meminta ganti surat suara rusak kepada Ketua KPPS;

One voter one vote for Indonesia

Memberikan suara dengan mencoblos 1x pada surat suara dengan menggunalan paku dan bantalan yang disediakan;

Smart voter Jakarta mengetahui bahwa surat suara sah bila:

  Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar dan nama parpol atau;

  Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon atau;

  Mencoblos pada kolom partai dan kolom calon;

  Untuk surat suara DPD mencoblos pada kolom nomor urut. Foto dan nama calon.

Selesai dicoblos surat suara dilipat kembali mengikuti lipatan semula;

Menuju kotak suara dan memasukan surat suara pada kotak suara yang sesuai (DPR, DPD, dan DPRD).

Mencelupkan salah satu jari pada botol tinta bukti vote for Indonesia.

Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan suara yang terbaik bagi Indonesia.

Setelah jam 13.00 WIB Smart voter Jakarta yang mempunyai waktu luang dapat ikut mengawal suara dengan menyaksikan dan mengkritisi proses penghitungan suara…


Warga Jakarta Perlu Kritisi Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu

7 Maret 2014

Peraturan KPU No.17 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye 2014, menegaskan bahwa laporan awal dana kampnye peserta pemilu wajib merinci sumber dana kampanye parpol dan caleg, rincian sumbangan perorangan, rincian sumbangan kelompok, dan rincian sumbangan badan usaha bukan pemerintah.

Caleg tidak berkewajiban secara langsung ke KPU, tapi hanya wajib melaporkan dana kampanye mereka ke partai masing-masing. Sehingga masyarakat bisa mengukur sejauhmana partai, caleg, dan calon DPD yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye.

Ada kesan inpossible jika peserta pemilu yang nihil laporannya, sementara sering bersosialisasi,membuat dan memasang alat peraga atau kartu nama.

Sehingga dari laporan yang telah kami share, masyarakat  dapat melihat mana peserta pemilu yang jujur dan dapat dipercaya sehingga makin meyakinkan untuk memilihnya pada 9 April 2014. Atau makin meneguhkan pendirian  masyarakat untuk memberikan sanksi politik tidak memilihnya kepada peserta pemilu yang terkesan kurang transparan dan tidak jujur dalam melaporkan dana kampanye.

Audit dana kampanye dimulai 15 hari setelah hari H, Dana kampanye parpol yang sudah disetorkan ke KPU berbentuk  penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kemudian diserahkan kepada kantor akuntan publik pada 24 April 2014. Audit langsung dimulai pada tanggal 25 April sampai tanggal 25 Mei 2014. Untuk Satu KAP (Kantor Akuntan Publik) maksimal  menangani dua partai politik

Berikut Jadwal penyerahan dan audit dana kampanye parpol pemilu 2014:10-24 April 2014 Penyerahan laporan dana kampanye kepada akuntan public;

25 April-25 Mei 2014 Audit dana kampanye oleh KAP;

26-27 Mei 2014 Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

28 Mei-3 Juni 2014 Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4-13 Juni 2014 Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye

Peran penting juga perlu dimainkan  oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang perlu menelusuri dan memeriksa sistem keuangan dana kampanye masing-masing peserta pemilu.

Harapan kita, melalui pemilu 9 April 2014 terjadi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, terpilihnya pemimpin-pemimpin yang mementingkan kesejahteraan rakyat..


LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014 DI PROV DKI JAKARTA S.D 2 MARET 2014

6 Maret 2014

Kami share ke masyarakat khususnya Warga Jakarta Laporan Dana Kampanye tahap 2 Peserta Pemilu 2014 baik Partai Politik maupun Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Laporan ini meliputi 3 hal yaitu DK 8 (laporan pembukaan rekening khusus),  DK 9 (laporan awal dana kampanye) dan DK 11 (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye).

Selain menggunakan website resmi, kami mengunakan berbagai situs berbagi pakai  untuk menyebarkan informasi ke seluas mungkin masyarakat, dengan harapan dapat diketahui dan dicermati publik. Informasi dan data Pemilu 2014 di kpu provinsi dki jakarta juga dapat dilihat pada http://kpujakarta.blogspot.com/

Laporan ini kami ekstrak dalam 1 file rar, berikut laporannya:

PARTAI POLITIK
NASDEM http://www.4shared.com/rar/v2yL8dl7ce/1_NASDEM.html
PKB http://www.4shared.com/rar/haa_wDHrba/2_PKB.html
PKS http://www.4shared.com/rar/aDoI1mAjba/3_PKS.html
PDIP http://www.4shared.com/rar/MaEfGadece/4_PDIP.html
GOLKAR http://www.4shared.com/rar/IOUoHuveba/5_GOLKAR.html
GERINDRA http://www.4shared.com/rar/Y7JbTfsxce/6_GERINDRA.html
DEMOKRAT http://www.4shared.com/rar/q_CX2dU5ce/7_DEMOKRAT.html
PAN http://www.4shared.com/rar/BXNqx21Hba/8_PAN.html
PPP http://www.4shared.com/rar/ET6W42nQce/9_PPP.html
HANURA http://www.4shared.com/rar/BFDs0IfPba/10_HANURA.html
PBB http://www.4shared.com/rar/nPSq3Y1Pce/14_PBB.html
PKPI http://www.4shared.com/rar/KtuKKSkfba/15_PKPI.html

cALON aNGGOTA DPD
http://www.4shared.com/rar/JgFGyUjIce/1_A_SYAMSUL_ZAKARIA_SH_MH.html
http://www.4shared.com/rar/9Au84TaAba/2_DR__HC__AM_FATWA.html
http://www.4shared.com/rar/CkN15cFQce/3_ABDI_SUMAITHI.html
http://www.4shared.com/rar/qt6QjxCUce/4_ABDUL_AZIS_KHAFIA_SSi_MSi.html
http://www.4shared.com/rar/0zhWqQnGce/5_ARDI_PUTRA_BARAMULI.html
http://www.4shared.com/rar/HdYdhGY9ba/6_Prof_Dr_DAILAMI_FIRDAUS.html
http://www.4shared.com/rar/GNrgWld4ba/7_DASRIL.html
http://www.4shared.com/rar/Mmn6DgqJba/8_dr_EDDI_JUNAEDI_SpOG_SH_MKes.html
http://www.4shared.com/rar/YfzE7i5kba/9_Drs_EDDY_SADELI_SH.html
http://www.4shared.com/rar/EsDWZP9yba/10_FX_OERIP_SOEDJOED.html
http://www.4shared.com/rar/chiewKIbba/11_FAHIRA_IDRIS.html
http://www.4shared.com/rar/0S6B0Gijba/12_HERU_COKRO.html
http://www.4shared.com/rar/qu8xiHhoce/13_Dr_Ir_HERU_J_JUWONO_MT.html
http://www.4shared.com/rar/Ns6LAaRcba/14_IVAN_RINALDI_SE_MM-II.html
http://www.4shared.com/rar/ovdrF21Jce/15_KH_LUTFI_HAKIM_MA.html
http://www.4shared.com/rar/GRwRmBmVba/16_M_RIFQI.html
http://www.4shared.com/rar/L6-1db_mce/17_Drg_MOESTAR_PUTRAJAYA_MH.html
http://www.4shared.com/rar/vjs5O5pwba/18_MOHAMAD_SJOHIRIN_MSi.html
http://www.4shared.com/rar/lme571_Ace/19_Dr_MOHAMMAD_JOESOEF_SE_MSi.html
http://www.4shared.com/rar/TObVfvDnba/20_MUTIATI_SEJAHTERA.html
http://www.4shared.com/rar/k23wvsxHce/21_H_PARDI_SH.html
http://www.4shared.com/rar/8wlmhN0Tce/22_PARNI_HADI.html
http://www.4shared.com/rar/ZSBG_M5Rba/23_RAMDANSYAH.html
http://www.4shared.com/rar/7rQbF6XJce/24_REKSON_SILABAN_SE.html
http://www.4shared.com/rar/xYzeqMcGba/25_H_RIZKI_ALJUPRI.html
http://www.4shared.com/rar/POa2YdV4ba/26_ROMMY.html
http://www.4shared.com/rar/8cmyFI3Jba/27_RUDI_HAMID.html
http://www.4shared.com/rar/eLzIVf6xce/28_SABAM_SIRAIT.html
http://www.4shared.com/rar/a8a3Bt_Yce/29_SANTO_DEWATMOKO_ST_MM_MA.html
http://www.4shared.com/rar/HL_5–VRce/30_H_SAYOGO_HENDRO_SUBROTO_SIP.html
http://www.4shared.com/rar/LC5vf9wnba/31Drs_SERGIUS_KELANG.html
http://www.4shared.com/rar/R8ySZK8ice/32_USMAR_SE_MM.html
http://www.4shared.com/rar/HE13ZF_4ba/33_VIVI_EFFENDY.html
http://www.4shared.com/rar/NeSoujfrba/34_WAHYU_RAHARJO.html
http://www.4shared.com/rar/pUuzv3xXce/35_H_ZUHDI_MAMDUHI_SE.html


Jalan Panjang Daftar Pemilih Pemilu 2014

5 Maret 2014

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PER DAPIL DPRD
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PER DAPIL DPR

 

Setelah melewati dua kali rapat pleno terbuka dengan dengan dihadiri Bawaslu dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014, Senin,  4 Nopember 2013, KPU Akhirnya  menetapkan DPT Pemilu 2014. Rapat  pleno juga merekomendasikan agar KPU meneliti kembali 10,4 juta data pemilih dalam DPT.  KPU dan Kemendagri mempunyai waktu sebulan untuk menyelesaikan 10,4 juta data yang mayoritas diduga tidak memiliki NIK. KPU  dan Kemendagri diharapkan melakukan perbaikan dan pembersihan sebanyak 10,4 juta pemilih yang menjadi masalah.  10,4 juta data pemilih bermasalah menurut KPU bukan fiktif dan dapat dibuktikan secara fisik. Rapat pleno ini dipenuhi hujan intrupsi dan penolakan beberapa partai politik terhadap DPT yang ditetapkan.

Dari laporan KPU Kabupaten/Kota diketahui bahwa 10.4 juta pemilih tanpa NIK yang dimasukan DPT, sekitar 3,2 juta sudah ditemukan NIK-nya. KPU kabupaten atau kota, bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mencari NIK untuk 7,2 juta pemilih lainnya. Sebanyak 3,2 juta pemilih baru diketahui NIK-nya karena KPU baru mendapat rekapitulasi dari KPU kabupaten atau kota. Untuk menyisir NIK tujuh juta pemilih yang belum diketahui, KPU sudah mengeluarkan surat edaran kepada KPU Provinsi dan kabupaten atau kota untuk memastikan pemilih memenuhi syarat. Terkait masalah NIK yang kosong maka disampaikan kepada KPU provinsi, kabupaten atau kota agar berusaha maksimal untuk melengkapi, menyiapkan penjelasan dan dokumen pendukung serta berita acara klarifikasi dari pihak terkait seperti kepala lembaga pemasyarakatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

KPU Kabupaten/Kota bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus menelusuri 7,2 juta data pemilih yang belum diketahui Nomor Induk Kependudukan atau NIK serta variabel kependudukan lainnya. KPU sudah meminta KPU Kabupaten/Kota bersama-sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menelusuri pemilih tanpa NIK. Sebenarnya tidak ada data pemilih yang bermasalah. Persoalannya ada pemilih yang terekam KPU yang tidak diketahui NIK-nya. Ada dua kemungkinan pemilih tidak memiliki NIK, yaitu pertama, karena tidak memiliki, dan kedua memiliki NIK, tidak diketahui nomornya. Bila tetap tidak diketahui,  KPU membuka kemungkinan agar pemilih tanpa NIK dimasukkan ke daftar pemilih khusus.

KPU sudah menerbitkan surat edaran no 756, untuk memberikan petunjuk teknis kepada KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan proses pembersihan atau pencermatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU Kabupaten/Kota  berkoordinasi dengan Dukcapil dan juga konsolidasi dengan PPK dan PPS untuk terjun lagi ke lapangan melihat apakah pemiih tersebut ber-NIK atau tidak. Proses pembersihan itu akan terus berlangsung sampai tanggal 28 November 2013. Sebelum tanggal 4 Desember pembersihan DPT diharapkan sudah selesai.

Upaya pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sudah sesuai mekanisme, dimana hampir 10 bulan proses itu berjalan dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), kemudian Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan terakhir Daftar Pemilih Tetap (DPT).  KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sangat transparan, pada proses-proses perbaikan  sangat terbuka.

DPT yang dipermasalahkan dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan daftar pemilih harus menggunakan NIK.  KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar beberapa kali rapat koordinasi terkait NIK invalid ini dengan mengundang Bawaslu, Dinas Dukcapil dan jajarannya, Kemenhumkam,  Biro Tata Pemerintahan, Ka Kesbang DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota.  

Untuk DKI Jakarta sampai dengan ditetapkannya DPT 4 Nopember 2013 masih menyisahkan 66.089 NIK invalid. Data-data ini berasal dari pendataan pemilih yang dilakukan di Rumah Tahanan/lapas; asrama-asrama; NIK tidak standar (KTP luar daerah), dan Nopen KTP DKI Jakarta lama yang berawal 09. Sebelumnya data NIK KTP DKI yang tidak valid ada sekitare 118.541 per tanggal 20 Oktober 2013. Melalui kerja bersama dengan Dinas dan Suku Dinas Dukcapil membuat data yang tidak valid tersisa menjadi 66.089 per 1 November 2013.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay , Pada Rabu, 13 Nopember 2013, melakukan verifikasi langsung atas data pemilih yang masih bermasalah pasca-penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nasional. Selain melihat proses perapian data pemilih yang masih bermasalah, khususnya terkait NIK (nomor induk kependudukan) juga mendatangi beberapa pemilih dengan NIK invalid ke lokasi yang bersangkutan. Salah satu daerah yang  dikunjungi adalah permukiman warga Rawa Badak Selatan,  Kalibaru dan STIP Marunda Jakarta Utara. Daerah  dan sekolah tersebut merupakan salah satu penyumbang  pemilih dengan NIK bermasalah paling banyak.

KPU Provinsi  DKI Jakarta terus melakukan upaya pembenahan terhadap Daftar Pemilih Tetap. Seluruh NIK yang tidak valid ada sekitar 0,94 persen dari total pemilih yang berjumlah 7.021.514 pemilih.  

Permasalahan NIK KTP DKI non ektp yang menggunakan angka awal 09 dan belum dikonversi menjadi 31. Tak hanya itu NIK yang tidak valid juga berada di lapas yaitu Salemba, Cipinang, dan Pondok Bambu. Penghuni lapas, sulit sekali mendata NIK. Karena pihak lapas sendiri tidak mempunyai berkas-berkas NIK.  Sekitar 15.642 NIK di lapas tidak valid. Sebagian besar persoalan administrasi karena petugas lapas tidak memiliki data penghuni seperti KTP.

Selain itu, NIK yang tidak valid, juga banyak ditemui di asrama mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan (STIP) Marunda. Terdapat 3.500 mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di semester awal, namun tidak diperbolehkan membawa identitas. Sekolah  hanya memberikan nama, jenis kelamin, tanpa NIK.

Penyumbang NIK invalid yang tak kalah banyak berasal dari pemilih yang bekerja di sektor informal dan berdomisili di tanah sengketa, sperti di daerah industri di Jakarta Timur, dan kawasan Tanah Merah di Jakarta Utara.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di DKI Jakarta beserta Dinas/Suku Dinas Dukcapil terus membenahi persoalan tersebut hingga 30 Nopember 2013.

Penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota awalnya 12- 13 September 2013 diundur menjadi 13 Oktober 2013. Hal ini merupakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, Dirjen Adminduk Capil, dengan komisi II DPR RI. Tetapi walaupun demikian pada tanggal tersebut KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan daftar pemilih sesuai wilayah kabupaten/kota masing-masing. Pada tanggal 13 September 2013 KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan daftar pemilih.

Ternyata pengunduran waktu inipun masih dirasa kurang sehingga diperpanjang hingga 19 Oktober 2013. Kembali KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi DKI Jakarta memutakhirkan daftar pemilih dan melaksanakan penetapan kembali pada tanggal tersebut.

Perpanjangan waktu penetapan inipun masih masih dirasa kurang sehingga ditunda hingga 1 Nopember 2013 dan KPU melakukan rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 4 Nopember 2013. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota kembali menyisir untuk memutakhirkan kembali daftar pemilih. Seperti ditulis pada awal newsletter ini bahwa penetapan  DPT pada tanggal 4 Nopember 2013 tersebut merekomendasikan agar KPU dan Kepmendagri selama sebulan kedepan meneliti kembali data pemilih bermasalah.

Ternyata kerja-kerja pemutakhiran data dan daftar pemilih belum selesai. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota kembali menyisir untuk memutakhirkan  daftar pemilih dengan interest NIK invalid berkoordinasi dengan Dinas dan Suku Dinas Dukcapil. Pada tanggal 30 Desember 2013 kembali KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan daftar pemilih.

Melalui rapat pleno penetapan DPT yang digelar KPU pada tanggal 4 Desember 2013 ternyata merekomendasikan jalan panjang pemutakhiran data dan daftar pemilih. Bawaslu merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum terus menyempurnakan daftar pemilih tetap (DPT) hingga dua pekan sebelum pemungutan suara, 9 April 2014 dan KPU menerima rekomendasi itu.

Tahapan Pemilu memang harus berjalan sesuai dengan rencana. Kita tidak dapat berharap DPT clear seratus persen. Mobilitas penduduk itu sangat-sangat  dinamis , tiap hari di Jakarta saja ada yang datang, pindah, lahir, mati dan perubahan status seperti TNI/Polri ke Sipil, kawin dan lainnya, dan ini menuntut kesadaran individu untuk  melaporkannya ke instansi terkait sehingga data kependudukan selalu update.

Semua  kekurangan itu nyata-nyata telah antisipasi dalam UU No. 8 Tahun 2012, pasal 40 ayat 1 yang berbunyi DPT dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan, yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan, maka KPU provinsi melakukan pendaftaran dan masuk dalam daftar pemilih khusus.

Partisipasi semua warga merupakan inti demokrasi. Pemerintahan milik rakyat. Karena itu, setiap warga mempunyai hak sama dalam memilih pemerintahannya di pemilu tanpa terkecuali.

 


Histori Data Pemilih Di Jakarta

5 Maret 2014

Histori Data Pemilih Di Jakarta


PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2014

4 Maret 2014

Sejak tanggal 11 Januari s.d. 1 Februari 2014 KPU Provinsi DKI Jakarta membuka helpdesk kampanye dan pelaporan dana kampanye yang dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilu berkonsultasi untuk menyusunan laporan dana kampanye. Selain itu KPU Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali melaksanakan bimbingan teknis kepada peserta pemilu tekait kampanye dan dana kampanye. Helpdesk kampanye telah dimanfaatkan baik oleh parpol maupun calon DPD berkonsultasi tentang teknis dan cara membuat laporan dana kampanye.

Pada tanggal 1-2 Maret 2014, peserta pemilu Partai Politik maupun Calon Anggota DPD sesuai dengan tahapan pemilu mempunyai kewajiban menyampaikan laporan dana kampanye. Ada tiga laporan yang harus diserahkan ke KPU yaitu, pertama laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode 2, kedua laporan pembukaan rekening khusus (reksus) dana kampanye, dan ketiga laporan awal dana kampanye.

KPU Provinsi DKI Jakarta menerima laporan dana kampanye baik dari partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta maupun dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD sejak pukul 08.00 s.d. 18.00 WIB bertempat di lantai 6 Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta.

Hingga penutupan , jam 18.00 WIB telah diterima laporan dari 12 partai politik dan 35 Calon DPD:

Peserta pemilu yang tidak melaporkan laporan awal dana kampanye dapat terkena sangsi dikeluarkan dari kepesertaannya pada pemilu tahun 2014, sesuai ketentuan pasal 138 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Setelah menerima laporan dana kampanye dari peserta pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta akan mencermati kesesuaian cakupan informasi dan format laporan, KPU Provinsi DKI Jakarta membuka ruang kepada peserta pemilu untuk memperbaiki selama 5 hari sejak menerima pemberitahuan ketidaklengkapan cakupan informasi dan/atau format laporan dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

Paling lambat 3 hari setelah peserta pemilu menyampaikan laporan atau laporan hasil perbaikan, KPU Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan Formulir Model DK 9 untuk laporan awal dana kampanye di website http://kpujakarta.go.id


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.